phariyadi's blog

mencari dan memberi yang terbaik

 

5 Alasan Revisi SNI Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit | Sawit …

 

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas (Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin), Prof Dr Soekirman (Koalisi Fortifikasi Indonesia), Dr Paul Wassell (PT SMART Tbk), Prof Dr Purwiyatno Hariyadi (Guru Besar Teknologi Pangan IPB), dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, (Guru Besar Farmakologi FKUI).

Sahat mengungkapkan  pertimbanga pertama, efektifitas fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit sebagai cara delivery vitamin A ke masyarakat, juga menjadi perdebatan. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari  pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

Kedua, kata Sahat, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karoten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai  konsumen, yang lebih rendah dari SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. Maka, produsen minyak  goreng Sawit yang mencantumkan label SNI) dapat dituduh sebagai pembohongan publik dan  berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat.

Ketiga, adanya kalimat “dengan penambahan Vitamin A” pada SNI 7709: 2012 Minyak Goreng  Sawit, dinilai diskriminatif karena SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI -01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI 01-4466-1998) tidak diwajibkan penambahan vitamin A.

Keempat, dengan kewajiban menambah vitamin A sintetis dan yang saat ini harus diimpor maka kebijakan SNI tersebut mencipatakan ketergantungan baru pada impor Vitamin A.

Sahat mengatakan alasan kelima yaitu dengan adanya kata “penambahan Vitamin  A”, jika tidak ditambahkan  vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g ) maka suatu minyak goreng tidak dapat digolongkan sebagai Minyak Goreng Sawit sesuai SNI meskipun berasal dari minyak sawit.

Prof.Purwiyatno Hariyadi menyetujui usulan revisi SNI fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit, untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A . Kalimat “penambahan vitamin A” akan menambah beban produsen  minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A.  [Baca, Hariyadi, P (2013). Lima Alasan Mengapa SNI Minyak Goreng Perlu Revisi]

Dari kalangan pemerintah, Panggah Susanto, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebutkan pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan SNI SNI  7709: 2012  untuk kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kementerian Perindustrian ingin aturan ini berjalan terutama yang mengatur kewajiban kemasan minyak goreng sawit.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab . Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan,” fortifikasi silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan.”

Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pembina PASPI, meminta pemerintah untuk menggandeng swasta maupun BUMN untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat penting fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah ,”ujarnya.

Diunduh dari (16 Feb 2018):

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/5-alasan-revisi-sni-fortifikasi-vitamin-a-minyak-goreng-sawit/

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/5-alasan-revisi-sni-fortifikasi-vitamin-a-minyak-goreng-sawit/

 

Arti Strategis Keamanan Pangan (Harian Ekonomi Neraca)

 

Oleh: Purwiyatno Hariyadi, Guru Besar Teknologi Pangan IPB

 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

(UU No 18, 2012, Bab I, Ps 1, Ayat 5)

Arti strategis keamanan pangan yang pertama dan utama adalah bahwa keamanan merupakan prasyarat dasar produk pangan; sebagai hak bagi setiap individu. Secara politis, hal ini telah sejak lama pula disadari, khususnya oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization / FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization / WHO) Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1992, suatu deklarasi yang dikeluarkan bersama FAO/WHO menekankan hal ini; bahwa setiap indvidu mempunyai hak atas pangan yang cukup dari nilai gizi dan aman. Sayang bahwa deklarasi yang dihasilkan oleh konferensi internasional tentang gizi yang pertama (the first The International Conference on Nutrition) tahun 1992 yang lalu itu masih belum banyak mendapatkan respon baik dari pemerintahan di dunia.

Di Indonesia, hal keamanan pangan ini diakui secara politis, sejak tahun 1996 (sebagaimana diamanatkan oleh UU No 7/1996 tentang Pangan) yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No 18/2012 tentang Pangan. Dalam UU Pangan no 28 (2012), dipersyaratkan bahwa produk pangan harus (a) tidak “mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia” dan (b) tidak “bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat “ untuk menjadi aman dikonsumsi. Karena itu, keamanan pangan ada dua faktor utama yang tidak terpisahkan; yaitu (i) keamanan psikologis atau rohani dan (ii) keamanan fisiologis atau jasmani.

Keamanan pangan secara rohani (atau psikologis) ini adalah rasa aman yang secara psikologis diterima oleh masyarakat konsumen karena produk pangan yang dikonsumsinya sesuai dengan latar belakang budaya, sosial, kepercayaan, agama; atau pun gaya hidup yang lain. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka faktor kehalalan menjadi suatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Undang-UndangRI No 33 (2014) tentang Jaminan Produk Halal; dan sejak Oktober 2017 telah pula diresmikan terbentuknya satuan kerja baru di Kementerian Agama RI, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bagi masyarakat muslim, maka produk pangan yang mengandung komponen haram (tidak halal) tentu akan menjadikan produk pangan tersebut tidak bernilai. Demikian juga bagi konsumen dari kelompok masyarakat lainnya; yang karena kepercayaan atau gaya hidup yang dipilihnya tidak mengonsumsi bahan hewani (kelompok vegetarian) -misalnya-, maka adanya komponen hewani pada produk pangan akan menyebabkan produk tersebut menjadi tidak sesuai untuk dikonsumsi; yang artinya menjadi tidak bernilai. Faktor keamanan secara psikologis/jasmani ini sifatnya mutlak; cocok atau tidak cocok.

Faktor keamanan kedua adalah keamanan secara jasmani atau fisiologis; yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang “mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”. Dalam hal ini; keamanan secara fisiologis adalah rasa aman yang diperoleh konsumen karena produk pangan yang dikonsumsinya tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bahan-bahan berbahaya itu adalah cemaran kimia seperti toksin, allergen, residu (pestisida, herbisida, insektisida, antibiotik & hormon pertumbuhan), sisa pupuk, logam berat, dioksin, dll, cemaran fisik (potongan gelas, kayu, batu/kerikil, logam (potongan paku, bijih stepler), bagian serangga, tulang, plastik, dll), maupun cemaran mikrobiologi (virus, bakteri, protozoa, parasit, prion). Beberapa contoh bahan-bahan berbahaya misalnya mikroba patogen yang menyebabkan orang sakit atau keracunan, cemaran kimia yang dapat menimbulkan penyakit akut maupun kronis, serta bahan-bahan asing yang secara fisik dapat mencelakai konsumennya. Cemaran-cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi ini biasanya diatur dalam bentuk standar keamanan pangan yang disusun berdasarkan pada prinsip analisis risiko.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, pemerintah Republik Indonesia diamanatkan untuk menjamin bahwa pangan yang tersedia harus cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Jadi, sebagai prasyarat dasar produk pangan, maka penjaminan keamanan pagan harus melekat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Perlu dipahami bahwa masalah keamanan pangan akan berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Kondisi keamanan pangan yang lebih baik akan memberikan kesehatan jasamani dan rohani yang lebih baik. Keamanan rohani akan meberikan ketenangan dan kemantapan bathin dalam berproduksi dan berprestasi; sedangkan keamanan jasmine penting akan mengurangi frekuensi sakit (lebih sehat), mengurangi biaya medis dan biaya sosial; sehingga meningkatkan status kesehatan, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kapasitas dan produktivitas kerja SDM, baik kinerja fisik, kinerja akademik intelektual, maupun kinerja kreaktif/inovasinya.

Berkurangnya beban ekonomi, meningkatnya status kesehatan, meningkatnya kinerja SDM akan bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pembangunan. Kesemua itu; akan bermuara pada daya saing nasional yang lebih baik. Dengan menggunakan kerangka kerja sebagaimana disajikan pada Gambar 1, maka diharapkan akan muncul suatu semangat membangun pada semua pemangku kepentingan keamanan pangan di Indonesia; baik industri, konsumen (masyarakat) dan pemerintah; khususnya diantara berbagai instansi pemerintah yang menangani keamanan pangan, untuk peningkatan daya saing bangsa.

Untuk membangun sistem keamanan pangan nasional dan sekaligus mendorong daya saing SDM nasional; maka secara jangka panjang, penanganan isu strategis keamanan pangan dan keamanan gizi ini perlu dilakukan dengan kebijakan terpadu secara nasional, sehingga operasionalisasinya sebaiknya tetap sentralisasi, dan tidak di”desentraslisasi”. Untuk itu perlu kebijakan satu pintu; dengan prinsip hulu-hilir atau from farm to table.

Dalam hal ini, sesuai dengan amanat UU Pangan (UU No 18, 2012), yaotu pada BAB XII (KELEMBAGAAN PANGAN) Pasal 126 perlu segera dibentuk “lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Lembaga ini bias disebut sebagai Badan/Lembaga Otoritas Pangan (Badan Pangan Nasional), dimana didalamnya Lembaga Otoritas Keamanan Pangan (Indonesian Food Safety Authority) sebagai bagian dari Badan Pangan Nasional.

Lembaga inilah (Lembaga Otoritas Keamanan Pangan di dalam Badan Pangan Nasional) yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai (multi) sector yang beratanggung-jawab tentang keamanan pangan:

Keamanan pangan rohani (Utamanya Kementerian Agama; mungkin juga Kementerian Sosial, Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan, dll ?) Keamanan Jasmani (Utamanya Badan pengawas Obat dan Makanan /BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dll?).Lembaga Otoritas Keamanan Pangan di dalam Badan Pangan Nasional perlu melakukan koordinasi dalam pengembangan kenjiakan keamanan pangan (jasmani dan rohani) dan gizi untuk dilakukan secara komprehensif, hulu-hilir, science-based + evidence based; melibatkan semua pihak; dengan prinsip Good Regulatory Practices dan memperhatikan analisis mengenai dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment; untuk memastikan bahwa bahwa regulasi tersebut dapat efektif dan efisien. Pengertian Kebijakan keamanan pangan ini tentunya mencakup kebijakan pengembangan Standar. Pedoman, Cara Produksi, kebijakan pembinaan, dan kebijakan pengawasannya.

Sumber:

http://www.neraca.co.id/article/96718/arti-strategis-keamanan-pangan

 

 
Flavor: The Essence of Good Food.
01022018-Cover-edisi-2_2018
Pangan mempunyai multi fungsi atau nilai. Nilai suatu produk pangan dapat diukur dari berbagai sisi. Nilai pangan bisa dihargai dari sisi nilai energi, nilai gizinya, nilai fungsionalitas, dan lain-lain. Salah satu nilai penting dari produk pangan adalah nilai cita rasa yang akan memberikan nilai kenikmatan pada produk pangan. Nilai kenikmatan ini dianggap penting karena nilai-nilai lain produk pangan (nilai energi, nilai gizi serta nilai fungsionalitas pangan) baru akan muncul ketika produk pangan tersebut dikonsumsi dan dicerna oleh tubuh.
Kata kuncinya adalah konsumsi. Bahkan tidak sekedar konsumsi, tetapi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan dalam periode konsumsi yang cukup. Hal ini akan mudah terjadi –bahkan menjadi enjoyment- jika produk pangan tersebut mempunyai nilai kenikmatan. Disinilah peran penting cita rasa, avor, yang sesungguhnya merupakan prasyarat penting pangan yang baik. Flavor: The Essence of Good Food.
Kekhasan suatu produk pangan yang terkenal sering dicirikan dengan kekhasan cita rasanya. Sering pula terjadi, hanya dengan avornya sudah dapat dibayangkan bagaimana kelezatan dan kenikmatan mengonsumsi suatu produk pangan. Kekhasan ini menjadi pembeda penting.
Hal ini juga telah menjadi pendorong prakarsa pengembangan avor dari sumber daya lokal khas suatu lokasi atau daerah. Indonesia dengan kekayaan sumber daya pangan berarti pula kaya dengan sumber daya cita rasa. Sekedar contoh, potensi sumber daya khas daun pandan. Daun pangan diketahui mengandung turunan senyawa karotenoid dengan karakter avor khas dan berpotensi dikembangkan dan diaplikasikan pada produk pangan. Di samping itu, tradisi teknologi pangan lokal Indonesia lain seperti fermentasi ikan (bekasang, terasi dan petis) dan kedelai (tempe, tauco dan kecap) juga diketahui sebagai sumber cita rasa umami khas lainnya.
Pengembangan avor khas dan aplikasinya pada produk pangan ini terus berkembang. Meat avor menjadi salah satu cita rasa avor yang banyak dipakai, misalnya avor ayam bawang, avor sapi panggang, avor rendang dan lain sebagainya yang banyak ditemui di produk snack, bakeri, mi instan, dan lain lain. Foodreview Indonesia edisi ini membahas berbagai aspek avor sebagai penciri produk pangan. Berbagai ulasan disajikan, mencakup pengembangan ekstraksi senyawa avor, eksplorasi sumber-sumber avor lokal, regulasi, serta hal lainnya seperti asam amino sebagai ingridien avor. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan daya saing produk dan industri pangan Indonesia.
Purwiyatno Hariyadi
 

Localizing Bakery Products

 

Localizing Bakery Products

29122017-Screen-Shot-2017-12-29-at-4.11.52-PM

Localization strategy is geared toward understanding local consumer preferences and other locale-speci c requirements and then adapting the marketing mix and other business strategies to best satisfy consumer needs and wants. (http://www.brandquarterly.com/localized-global-marketing-strategy)

Laporan EU-Indonesia Bussiness Network untuk Sektor Ingridien Bakeri (EIBN Sector Reports, Bakery Ingredients, 2016)1 menyatakan bahwa industri bakeri di Indonesia mempunyai prospek yang sangat cerah. Laporan ini juga menunjukkan bahwa produk bakeri yang populer di Indonesia adalah roti (60%); kue-kue tradisional (25%); kukis, wafer, dan biskuit (10%); serta kue (cakes, 5%). Dinyatakan oleh Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) bahwa rata-rata pertumbuhan sektor bakeri ini mencapai di atas 10% per tahun. Diramalkan oleh suatu studi yang dilakukan oleh Inter our Group, dalam 5 tahun mendatang akan terjadi kebutuhan tepung terigu yang meningkat tajam, mencapai angka kenaikan sampai 40% dari kondisi sekarang.

Pertumbuhan industri bakeri tidak lepas dari perubahan gaya hidup orang Indonesia yang umumnya menjadi lebih sibuk dan menuntut produk pangan yang praktis. Aneka produk bakeri dianggap mampu menyediakan alternatif produk yang praktis dan sederhana (mudah dibawa, mudah dikonsumsi) yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Di sisi lain, produk bakeri juga menawarkan berbagai “kelebihan” dalam hal keamanan, nilai gizi dan juga cita rasa yang sesuai. Produk bakeri –khususnya roti- mudah sekali dikembangkan dengan aneka bahan lokal yang memperkaya zat gizi dan sekaligus mengadopsi preferensi konsumennya. Roti dengan isi pisang, mangga, nangka, durian, nanas, jagung muda, serta aneka bahan lokal lainnya adalah contohnya.

Secara umum, laporan EIBN di atas juga menyatakan bahwa industri bakeri Indonesia masih mempunyai ketergantungan terhadap impor yang tinggi, yaitu 70%. Ini jelas merupakan tantangan. Hanya 30% komponen ingridien industri bakeri dapat disediakan secara lokal. Tantangan ini jelas pula sekaligus sebagai tantangan. Bagaimana menyediakan aneka tepung lokal, seperti tepung singkong, tepung pisang, tepung aneka umbi, dan lain-lain? Bagaimana menyediakan ingridien lain, seperti aneka buah (segar dan kering) untuk isi bakeri, kacang, coklat, dan lain-lain? Jadi ada tantangan dan peluang besar untuk melakukan subsitusi dengan mengembangkan dan menggunakan bahan lokal. Localizing Bakery Products. “Localizing” adalah upaya strategis untuk menyesuaikan preferensi konsumen lokal dan persyaratan spesifik lokal lainnya, termasuk sumber daya lokal. Tentu saja, perlu komitmen semua pihak untuk melakukan hal ini dengan sukses.

Selain itu, tantangan untuk selalu berinovasi, menawarkan mutu yang berbeda dan lebih baik juga sangat penting untuk dijawab. FOODREVIEW Indonesia edisi Localizing Bakery Products ini juga membahas teknologi untuk mendukung upaya inovasi menawarkan produk bakeri lebih bermutu. Pemilihan tepung untuk produk bakeri, tren bakeri di Eropa, aplikasi tepung modi kasi, dan penggunaan enzim juga diulas pada edisi kali ini.

Selamat tahun baru 2018. Dengan semangat baru, semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat meningkatkan daya saing produk dan industri pangan Indonesia.

Purwiyatno Hariyadi
phariyadi.staff.ipb.ac.id

 

Pemenang Lomba Website Unit Kerja IPB 2017

 

Pemenang Lomba Website Unit Kerja IPB 2017

Pemenang Lomba Website Unit Kerja IPB 2017 berdasarkan keputusan juri adalah sebagai berikut :

Kategori Fakultas :
1. Fakultas Pertanian dengan nilai 85.33

Kategori Departmen :
1. Departemen Ilmu Komputer dengan nilai 75.67

Kategori Organ IPB, Kandiro, dan LPPM :
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai 94.78

Kategori Pusat Studi :
1. Pusat Studi Biofarmaka dengan nilai 88.22

Kategori Lembaga Kemahasiswaan :
1. HIMALKOM Institut Pertanian Bogor dengan nilai 81.34

Kategori Blog Dosen :
1. Purwiyatno Hariyadi dengan nilai 81.10
2. Hadi Susilo Arifin dengan nilai 78.77
3. Kaswanto dengan nilai 64.65

Kategori Blog Tendik :
1. Anita Handayani dengan nilai 98.00
2. Rohmat Ismail dengan nilai 55.34
3. Asep Denda Is Purwanto dengan nilai 47.70

Juara Umum :
– Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai 94.78

Sumber:

http://ict.ipb.ac.id/pemenang-lomba-website-unit-kerja-ipb-2017/

 

Stunting Jadi ‘PR’ Pemerintah dalam Bidang Kesehatan di 2018

 
Ardi Mandiri | Firsta Nodia
Sabtu, 23 Desember 2017 | 17:48 WIB

Stunting adalah suatu kondisi yang merujuk pada tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis dalam waktu cukup lama.

Suara.com – Stunting adalah suatu kondisi yang merujuk pada tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis dalam waktu cukup lama. Penyebab bayi mengalami stunting sangat kompleks mulai dari pemberian ASI yang tidak cukup, pemberian MPASI yang tidak cukup, pengasuhan anak yang kurang tepat, faktor kondisi rumah, faktor infeksi, keamanan pangan dan air yang tak terjaga serta mutu dan gizi pangan yang buruk.

Disampaikan Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Purwiyatno Haryadi, MSc., stunting masih menjadi tantangan pemerintah di bidang kesehatan pada 2018 mendatang. Menurut dia, sektor yang paling harus diintervensi pemerintah adalah kaitannya dengan keamanan pangan.

“Dari sisi kesehatan bagaimana bisa mengatasi stunting  melalui bidang keamanan pangan seperti kurangnya infrastruktur air bersih. Saya lihat perlu ada investasi keamanan pangan, seperti pedagang bakso atau jajanan anak-anak,” ujar Prof Purwiyatno pada Suara.com belum lama ini.

Ia melihat produksi pangan yang tidak sesuai kaidah Cara Produksi Pangan yang Baik (CPBB) menjadi tantangan keamaman pangan di Indonesia. Masih banyak pedagang makanan yang abai dengan kaidah ini dan melakukan penggunan bahan tambahan pangan yang berlebihan.

“Pemerintah harus memastikan perlindungan kesehatan publik dengan pembenahan standar keamanan pangan nasional,” tambah dia.

Prof Purwiyatno mengatakan, ketika aspek keamanan pangan diperhatikan, maka risiko anak-anak akan jatuh sakit dan mengalami gizi buruk bisa dicegah.

Selain intervensi di bidang keamanan pangan, Ia juga melihat pentingnya dukungan multisektor untuk merevitalisasi posyandu. Seperti kita tahu posyandu merupakan pusat kegiatan penyuluhan di masyarakat yang turut mempengaruhi cakupan perbaikan gizi di suatu daerah.

“Stunting perlu melibatkan banyak kementerian. Justru saya kira perlu ada tim khusus untuk menangani secara khusus darurat stunting ini. Seperti misalnya merevitalisasi posyandu, dimonitor apakah penyuluhan untuk pemberian makanan pada bumil sudah tercapai. Bagaimana mengajarkan masyarakat pentingnya pemberian makanan bergizi pada anak,” tambah dia.

 

Indonesia Harus Siap Hadapi Tantangan Ganda Keamanan Pangan 2018

 

Indonesia Harus Siap Hadapi Tantangan Ganda Keamanan Pangan 2018 .

Siti Nurfaizah 
Jumat, 22 Desember 2017 10:37 WIB

AKURAT.CO, Indonesia akan menghadapi tantangan ganda keamanan pangan di tahun 2018. Pertama keamanan pangan domestik yang banyak menciptakan masalah stunting, dan kedua tantangan keamanan internasional.

Hal ini dikatakan Guru Besar Pangan IPB, Purwiyatno Haryadi, sehingga menurutnya harus dilakukan pembenahan sistem keamanan nasional.

“Seperti dapat dilihat, kita akan menghadapi tantangan ganda. Pertama lebih besar pada keamanan pangan domestik itu masalah stunting, dan kedua tantangan keamanan internasional,” jelasnya dalam diskusi bertajuk “Outlook 2018 mengenai Tantangan dan Peluang 2018 di Hotel Dharmawangsa, Kamis (21/12).

Tantangan keamanan pangan domestik seperti masih terjadinya stunting. Stunting merupakan kondisi tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama.

Purwiyatno juga menambahkan yang menjadi indikator Indonesia dianggap sebagai negara yang paham tentang pangan adalah jika setiap individu di Indonesia mempunyai akses terhadap pangan yang cukup, aman dan berkualitas. Sehingga, ketika dikonsumsi oleh individu tersebut memiliki potensi sebagai orang yang sehat dan produktif. Hal ini sesuai dengan UU Pangan No.18 tahun 2012.

“Ternyata di tingkat dunia kondisi kekurangan gizi meningkat. Di tahun 2015 mencapai 777 juta orang dan tahun 2016 menjadi 815 juta orang,” jelasnya.

Sedangkan kondisi kurang gizi di Indonesia menurut Purwiyatno, grafiknya mirip dengan dunia. Data dari tahun 2003, 2010 dan 2013 menunjukkan angka yang flat namun akhirnya meningkat dari 13 hingga 13,9 persen.

Selain itu, tantangan keamanan pangan domestik lainnya adalah rendahnya akses Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap sumber daya modal, prasarana/fasilitas keamanan, sanitasi dan higieni, sumbed daya manusia, dan manusia.

 

 

Tantangan Peluang Politik 2018

 

Tantangan Peluang Politik 2018 | ANTARA Foto

Pendiri dan piminan Indonesia Water Institute FT UI Firdaus Ali (kiri), Direktur Eksekutif CORE Indonesia dan Managing Director ECONIT Hendri Saparini (kedua kanan) dan Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian (ITP-Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB) Purwiyatno Hariyadi (kanan) mejadi pembicara dalam acara Rembuk Nasional “Outlook” 2018, di Jakarta, Kamis (21/12). Dalam diskusi tersebut selain membahas peluang politik juga memaparkan tantangan perekonomian, serta tantangan dan peluang di Indonesia pada Tahun Politik 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye/17.
http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1513858512/tantangan-peluang-politik-2018
 

Developing partnerships to strengthen the work of Codex

 

Developing partnerships to strengthen the work of Codex

 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1072543/
08/12/2017

Codex Chairperson Guilherme Costa and Vice-Chairperson Purwiyatno Hariyadi praised the commitment and achievements of countries in the CCASIA region and called on the skill and experience of the private sector to continue to develop partnerships that can strengthen the work of Codex.

Speaking at the 12th CII Food Safety, Quality & Regulatory Summit held in New Delhi India 4-5 December 2017, organised by the Confederation of Indian Industry, Costa said that Codex standards are taken up by industry and governments if they are practical in nature and relevant to the needs of both sectors.

Costa went on to explain that “identifying and addressing the challenges and opportunities along the food value chain, from primary production to retail,” considering key issues such as food waste, traceability and food fraud was fully in line with Codex strategy. He also stressed the importance of Codex considering emerging issues and of examining food safety and trade issues across “the whole production chain perspective.”

Costa outlined his aim as Chair to stimulate the participation of “the whole production chain in Codex work”, highlighting the importance of stronger member participation, especially of developing and least developed countries. He stated that science was the basis of the discussions in Codex with working to build consensus a core value. He encouraged delegates to cooperate with one another to “guarantee protection for the health of consumers” whilst ensuring fair practices in trade, “that can generate foreign exchange and jobs.”

Links

http://face-cii.in/

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1072543/

 

SNACKIFICATION

 

SNACKIFICATION

30112017-Screen-Shot-2017-11-30-at-4.21.15-PM

Kebiasaan dan pola pangan masyarakat selalu berubah, bersamaan dengan perubahan status ekonomi, sosial dan gaya hidup. Beberapa penelitian melaporkan bahwa frekuensi mengonsumsi cemilan (makanan kecil, makanan jajan, snack) menjadi meningkat. Jenis cemilan pun semakin beragam. Laporan the Hartman Group yang berjudul the Future of Snacking 2016 menunjukkan bahwa 91% konsumen mengonsumsi cemilan lebih dari dua kali dalam sehari. Mengonsumsi cemilan merupakan separo (50%) dari kegiatan konsumsi makanan. Artinya? Kegiatan “nyemil” merupakan kegiatan yang sangat penting; khususnya akan mewarnai kualitas asupan gizi harian konsumen.

Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Apalagi dengan meningkatnya kemacetan di mana konsumen “terpaksa” tidak punya cukup waktu untuk melakukan ritual makan pagi, siang dan malam di meja makan. Sehingga konsumsi pangan dilakukan selama perjalanan (on-the-go).  Dan pangan yang dikonsumsi itu adalah snack atau produk pangan utama yang sekarang diproduksi, dijajakan dan dikonsmsi sebagai snack. Snackification.

Snackification muncul sebagai jawaban dari tuntutan konsumen atas kepraktisan. Awalnya adalah kebutuhan untuk mengatasi rasa lapar karena tidak sempat atau harus menunda makan utama (pagi, siang atau malam). Namun akhirnya berkembang menjadi gaya hidup karena meningkatnya kesibukan dan keterbatasan. Tren snackication ini terlihat dengan jelas di berbagai stasiun kereta api di beragam convenience store. Bermunculanlah aneka pangan tradisional praktis seperti lemper, “nasi kucing” dan masih banyak lagi.  Bahkan disediakan juga minuman panas dan oven gelombang mikro untuk memanaskan aneka pangan.

Snackification jelas merupakan peluang sekaligus tantangan. Indonesia kaya dengan aneka makanan jajanan atau jajanan pasar yang berpotensi dikembangkan. Ada kue lapis, kue cucur, kue cenil, kue apem, buras, dan aneka jajanan kering yang luar biasa ragamnya. Sungguh kekayaan yang harusnya dapat dikembangkan oleh industri pangan nasional kita. Namun demikian, snackification yang sukses tidak hanya memikirkan mengenai kepraktisan belaka. Unsur keamanan, gizi, fungsional dan sensori produk cemilan harus selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan produk yang sukses.

Mengakhiri tahun 2017 ini, FOODREVIEW INDONESIA menyajikan aneka upaya pengembangan produk snack sesuai dengan perubahan gaya hidup, pemilihan bahan untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan. Beberapa ingridien yang mendukung pengembangan produk cemilan, seperti perisa, cokelat dan lemak juga diulas pada kali ini.

Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat meningkatkan daya saing produk dan industri pangan Indonesia.

Purwiyatno Hariyadi
phariyadi.staff.ipb.ac.id