phariyadi's blog

mencari dan memberi yang terbaik

 

Prof. Purwiyatno Hariyadi memberikan sambutan pada pembukaan …

 

Prof. Purwiyatno Hariyadi memberikan sambutan pada pembukaan Sidang ke-12 CCCF.

Prof. Purwiyatno Hariyadi, Vice Chair Codex Alimentarius Commission (CAC), yang juga merupakan anggota Komite Nasional Codex Indonesia, menyampaikan sambutannya pada pembukaan sidang ke-12 Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) di Utrecht, Belanda, pada tanggal 12 Maret 2018, yang mewakili Biro Codex (Codex Bureau). Biro Codex merupakan istilah yang merujuk pada Chair dan 3 Vice Chair CAC.  Dalam sambutannya, Purwiyatno menekankan pentingnya pembahasan di CCCF untuk mendukung mandat Codex dalam menjamin perlindungan kesehatan konsumen serta menjamin praktek perdagangan pangan yang fair.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pembahasan dalam sidang CCCF tidak hanya berupa penetapan batas maksimum cemaran, tetapi code of practices yang bermanfaat dalam memberikan panduan untuk menurunkan cemaran yang mungkin timbul akibat praktek produksi yang kurang tepat.  Outputnya diharapkan dapat berkontribusi dalam meminimalkan efek negatif bagi kesehatan yang diakibatkan konsumsi produk yang mengandung cemaran tertentu.

Sidang CCCF akan berlangsung hingga tanggal 16 Maret 2018.  Meskipun agenda dalam CCCF banyak membahas  batas maksimum cemaran dalam produk pangan segar maupun olahan yang berhubungan dengan kesehatan konsumen, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perdebatan di setiap sidangnya sangat terkait dengan kepentingan perdagangan internasional negara produsen dan konsumen produk tersebut.  Beberapa cemaran yang dibahas pada sidang ini adalah kadmium pada coklat dan produk turunan kakao, metilmerkuri pada ikan, 3 MCPDE dan GE pada minyak makan, dan aflatoxin pada kacang tanah siap konsumsi serta beberapa komoditi rempah-rempah.  Selain terkait dengan keamanan pangan, pembahasan juga akan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya penolakan dalam perdagangan internasional bila batas maksimumnya ditetapkan pada angka tertentu.

Pada sidang ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Mauizzati Purba, Direktur Standardisasi Produk Olahan, Badan POM, dengan anggota delegasi yang terdiri dari perwakilan Badan POM, Kementerian Perdagangan dan BSN.  Sehari sebelum sidang, tanggal 11 Maret 2018, delegasi  Indonesia menghadiri pertemuan informal dengan negara Asia yang dipimpin oleh India, selaku Koordinator Regional Asia.  Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk sharing informasi terhadap seluruh agenda yang akan dibahas pada sidang CCCF dan kemungkinan saling memberikan dukungan antar negara Asia. Pada kesempatan tersebut delegasi Indonesia menyampaikan usulannya terkait Proposed Draft Code of Practice for the Reduction of 3 MCPDE dan GE in Refined Oils and Products Made with Refined Oils, especially Infant Formula; Proposed Draft Maximum Level for Total Aflatoxins in Ready-to-Eat Peanuts and Associated Sampling Plan; Proposed Draft Maximum Levels for Total Aflatoxins and Ochratoxin A in Nutmeg, Chili and Paprika, Ginger, Pepper and Turmeric and Associated Sampling Plans. (Sgh/CCP Indonesia)

Sumber:

Prof. Purwiyatno Hariyadi memberikan sambutan pada pembukaan …

 

Exploring Traditional Functional Ingredients

 
FRI Vol XIII/03 2018
01032018-Screen-Shot-2018-03-01-at-16.43.24
Exploring Traditional Functional Ingredients

Indonesia dikenal kaya dengan aneka rempah-rempah. Indonesia juga sangat kaya akan tradisi penggunaan aneka rempah-rempah dalam produk pangan (dan minuman) dan obat-obatan (termasuk jamu). Aneka bumbu dan sambal (kondimen) tradisional banyak berkembang menjadi kekhasan daerah. Aneka jamu yang berkembang di berbagai daerah juga menunjukkan telah diidenti kasi (secara empiris) adanya khasiat pada aneka ingridien yang digunakannya. Bahkan, aneka ramuan jamu siap minum–beras kencur, kunir asam, dan lain sebagainya- sebenarnya merupakan tradisi dan kekayaan khas Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai pangan –khususnya- minuman fungsional.

Bagaimana mengembangkan aneka pangan tradisional tersebut menjadi pangan fungsional? Bagaimana mengembangkan berbagai ingridien tradisional tersebut menjadi ingridien fungsional? Itulah tantangannya. Perlu upaya sistimatis untuk mengeksplorasi, mengidenti kasi dan memetakan aneka potensi fungsional ingridien lokal tradisional tersebut. Exploring Traditional Functional Ingredients.

Selain itu, diperlukan juga upaya penelitian untuk mengidenti kasi dan mengkarakterisasi senyawa bioaktif aneka produk tradisional fungsional tersebut. Misalnya, bagaimana dengan bahan secang yang mengandung senyawa brazilin dapat berfungsi sebagai antioksidan, antidiare dan antibakteri? Begitu pula dengan kunyit atau temulawak yang mengandung kurkumin dan komponen fenolik yang berperan sebagai antihepatoksik, antikolesterol, antikanker, dan antimutagenik. Masih banyak lagi produk minuman tradisional yang bisa dikembangkan oleh industri sebagai minuman fungsional.

Foodreview Indonesia edisi ini secara khusus membahas beberapa topik tentang pangan fungsional seperti prospek pengembangan prebiotik dan probiotik, serta minuman tradisional; potensi antioksidan dalam ingridien lokal, misalnya karotenoid dalam cabai merah, antosianin dalam beras hitam, serta topik relevan lainnya seperti regulasi dan aspek keamanan pangan.

Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan daya saing produk dan industri pangan Indonesia.

Purwiyatno Hariyadi
phariyadi.staff.ipb.ac.id

 

Demi Fortifikasi, SNI MGS Perlu Direvisi

 

Demi Fortifikasi, SNI MGS Perlu Direvisi – BeritaSatu.com

Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB (Sumber: Investor Daily/Gora Kunjana).
L Gora Kunjana / GOR Rabu, 14 Februari 2018 | 23:02 WIB
Jakarta – Agar program fortifikasi atau penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit (MGS) bisa diterapkan sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), SNI No.7709/2012 tentang Minyak Goreng Sawit perlu direvisi.

Demikian pandangan Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB dalam diskusi panel pada Seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2).

Selain Purwiyatno, seminar yang digelar Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini juga menghadirkan Enny Ratnaningtyas—direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman—Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell—PT SMART Tbk, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Diskusi panel yang dimoderatori Dr Darmono Taniwiryono—Ketua Umum MAKSI ini diawali sambutan dan pengantar oleh Prof Bungaran Saragih –Ketua Dewan Pembina Paspi, dan Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Keynote Speech oleh Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, serta ditutup oleh Direktur Eksekutif Dr Ir Tungkot Sipayung.

“Saya setuju bahwa fortifikasi adalah cara efektif untuk intervensi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Itulah yang melatarbelakangi fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit. Tapi SNI No 7709/2012 perlu direvisi karena menurut saya aneh,” katanya.

Purwiyatno menjelaskan bahwa SNI tentang minyak goreng sawit mempersyaratkan MGS itu difortifikasi dengan vitamin A. Padahal di dalam prakatanya SNI menyebutkan tujuan dibuatnya SNI. Yaitu: pertama melindungi konsumen, kedua menjalin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, ketiga mendukung perkembangan dan diversifikasi produk minyak sawit, dan meningkatkan gizi masyarakat melalui fortifikasi vitamin A.

Menurut dia, yang perlu dikoreksi di dalam SNI tersebut adalah antara lain definisi tentang minyak goreng sawit. “Jadi definisi minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dengan penambahan vitamin A. Jadi kalau tidak ditambah dengan vitamin A tidak boleh disebut dengan minyak goreng sawit. Nah ini yang menurut saya tidak benar,” paparnya.

Berikut adalah beberapa argumentasi penting mengapa SNI 7709-2012 tersebut, menurut Purwiyatno, perlu direvisi sebelum diberlakukan wajib.

Pertama, secara tegas dalam prakata SNI Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2012), SNI ini disusun untuk mencapai 4 tujuan utama, dimana tujuan peningkatan gizi masyarakat melalui fortifikasi vitamin A adalah hanyalah satu dari 4 tujuan tersebut. Tujuan ini jelas penting dan mulia; namun demikian, tujuan ini sesungguhnya bisa dicapai tanpa harus memaksakan memasukkan kata-kata “dengan penambahan vitamin A” dalam definisi minyak goreng sawit (dengan target minimum 45 IU vitamin A/g minyak goreng sawit).

Menurut WHO/FAO (Guideline for Food Fortification with Micronutrients), senyawa beta-karoten, bersama-sama dengan retinyl palmitate, dan retinyl acetate merupakan fortifikan vitamin A dengan stabilitas yang baik untuk ditambahkan pada minyak dan lemak. Jika mengikuti kaidah FAO/WHO Expert Group dalam konversi vitamin A, maka 45 IU vitamin A/g minyak = 45×0,6 μg beta-karoten/g minyak; atau 27μg beta-karoten/g minyak; atau 27 ppm beta-karoten. Secara sederhana jika proses pemurnian dikendalikan dengan baik, maka bisa saja dihasilkan minyak goreng sawit dengan kandungan beta-karoten sekitar 27 ppm yang berarti mempunyai aktivitas vitamin A sekitar 45 IU. Artinya, minyak goreng sawit dengan kandungan beta-karoten 27 ppm akan mampu berperan sebagai sumber vitamin A (dalam hal ini pro-vitamin A) untuk mengatasi permasalahan gizi yang ada (sesuai dengan target SNI 7709:2012)

Kedua, masih dari dokumen SNI 7709:2012, dinyatakan bahwa SNI ini dibuat untuk mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri minyak goreng sawit. Namun demikian, hasil pengembangan dan diversifikasi produk industri minyak goreng sawit dengan kandungan beta-karoten 27 ppm ini tidak boleh disebut sebagai minyak goreng sawit, karena tidak sesuai dengan definisi minyak goreng sawit sesuai dengan SNI 7709-2012. Tidak sesuai dengan definisi karena tidak dilakukan penambahan vitamin A. Dengan kata lain, adanya pemberlakuan SNI ini justru tidak akan mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri minyak goreng sawit.

Ketiga, karena sesuai dengan SNI bahwa untuk bisa disebut sebagai minyak goreng sawit, maka minyak goreng hasil pengembangan yang sudah mengandung beta-karoten cukup itu masih tetap harus ditambahkan dengan vitamin A sebanyak minimum 45 IU. Artinya secara total minyak goreng sawit tersebut berpotensi untuk mempunyai aktivitas vitamin A berlebih. Minyak goreng sawit demikian akan memenuhi syarat SNI, walaupun bisa saja memberikan kelebihan konsumsi vitamin A yang tidak diperlukan. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan lebih baik.

Keempat, dengan definisi SNI 7709-2012 seperti yang ada sekarang ini maka program fortifikasi ini hanya bisa dilakukan dengan impor vitamin A. Jika standar (SNI) menghendaki bahwa minyak goreng sawit mengandung vitamin A setara dengan 45 IU, maka hal ini sebetulnya bisa dicapai tanpa harus ditambahkan vitamin A, dengan dua opsi, yaitu (i) mengubah proses pemurnian; dengan mengatur dan mengendalikan proses pemurnian sehingga tidak semua beta-karoten rusak atau hilang dan menyisakan 27 ppm beta karoten (setara dengan 45 IU vitamin A), (ii) menggunakan minyak sawit merah (MSM) sebagai fortifikan (dan bukannya vitamin A impor). Namun demikian, dua opsi tersebut menjadi hilang karena SNI 7709-2012 mempersyaratkan harus ditambahkan Vitamin A.

Terakhir, SNI 7709-2012 melemahkan daya saing minyak sawit. Kewajiban penambahan vitamin A pada minyak goreng hanya ada pada minyak goreng sawit. Kewajiban tersebut tidak ada pada minyak goreng kedelai atau pun minyak goreng jagung yang merupakan pesaing minyak goreng sawit.

Fortifikan dan opsi lain

Dengan demikian, pemberlakuan SNI 7709-2012, tidak hanya akan menghambat inovasi dan diversifikasi produk minyak goreng, tetapi juga berpeluang besar memperlemah daya saing minyak goreng sawit terhadap minyak sejenis, khususnya minyak goreng impor, yaitu minyak goreng kedelai dan minyak goreng jagung.

“Jadi hendaknya sebelum diberlakukan wajib, SNI 7709- 2012 (khususnya definisi minyak goreng sawit) perlu ditinjau ulang, perlu diubah, sehingga tujuan perumusan SNI bisa dicapai dengan baik dan sekaligus mampu meningkatkan daya saing minyak goreng sawit,” katanya.

Adanya kata-kata “dengan penambahan vitamin A” dalam SNI, menurut Purwiyatno perlu dihapus. Jika tujuan pemecahan masalah gizi kekurangan vitamin A memang perlu penanganan khusus melalui fortifikasi minyak goreng, maka pertama peraturan tersebut hendaknya berlaku pada semua minyak goreng (tidak hanya diberlakukan pada minyak goreng sawit). Kedua, susunan kata-katanya perlu diubah, untuk mengakomodasikan sifat unggul sawit, khususnya karena kandungan beta-karotennya.

Purwiyatno mengusulkan kata-kata ‘dengan penambahan vitamin A’ diganti dengan ‘dengan atau tanpa penambahan vitamin A’. Sedangkan mengenai mutu minyak goreng tidak perlu dipersyaratkan bahwa kandungan vitamin A (yang di dalam SNI 7709-2012 tersebut vitamin A diukur sebagai retinol dan/atau retinil palmitat) tetapi cukup dipersyaratkan mempunyai aktivitas vitamin A setara dengan 45 IU, yang bisa dicapai juga dengan pemanfaatan beta-karoten.

“Dalam hal ini minyak sawit merah bisa kita gunakan sebagai fortifikan . Contohnya, kalau kita punya minyak goreng komersial yang tidak mengandung vitamin A dan beta-karoten karena sudah putih, kita bisa tambahkan minyak sawit merah sehingga kita peroleh minyak goreng yang tidak terlalu merah dengan kandungan vitamin A dan beta-karoten,” kata Purwiyatno.

“Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa saya tidak agains (menentang) fortifikasi, apalagi dengan permasalahan gizi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Yang saya sarankan adalah lanjutkan fortifikasi tapi yang utama modifikasi SNI, bagaimana kita berkontribusi untuk meningkatkan status vitamin A opsinya jadi terbuka. Boleh menambahkan retinil palmitat, bisa juga memodifikasi proses sedemikian rupa sehingga di akhir proses masih menyisakan beta-karoten pada level yang eqivalin dengan yang disyaratkan SNI yang akan diperbaiki tadi. Atau kita menambahkan di akhir dengan sedikit minyak sawit merah,” pungkasnya. (*)

Sumber: BeritaSatu.co
 

5 Alasan Revisi SNI Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit | Sawit …

 

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas (Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin), Prof Dr Soekirman (Koalisi Fortifikasi Indonesia), Dr Paul Wassell (PT SMART Tbk), Prof Dr Purwiyatno Hariyadi (Guru Besar Teknologi Pangan IPB), dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, (Guru Besar Farmakologi FKUI).

Sahat mengungkapkan  pertimbanga pertama, efektifitas fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit sebagai cara delivery vitamin A ke masyarakat, juga menjadi perdebatan. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari  pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

Kedua, kata Sahat, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karoten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai  konsumen, yang lebih rendah dari SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. Maka, produsen minyak  goreng Sawit yang mencantumkan label SNI) dapat dituduh sebagai pembohongan publik dan  berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat.

Ketiga, adanya kalimat “dengan penambahan Vitamin A” pada SNI 7709: 2012 Minyak Goreng  Sawit, dinilai diskriminatif karena SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI -01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI 01-4466-1998) tidak diwajibkan penambahan vitamin A.

Keempat, dengan kewajiban menambah vitamin A sintetis dan yang saat ini harus diimpor maka kebijakan SNI tersebut mencipatakan ketergantungan baru pada impor Vitamin A.

Sahat mengatakan alasan kelima yaitu dengan adanya kata “penambahan Vitamin  A”, jika tidak ditambahkan  vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g ) maka suatu minyak goreng tidak dapat digolongkan sebagai Minyak Goreng Sawit sesuai SNI meskipun berasal dari minyak sawit.

Prof.Purwiyatno Hariyadi menyetujui usulan revisi SNI fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit, untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A . Kalimat “penambahan vitamin A” akan menambah beban produsen  minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A.  [Baca, Hariyadi, P (2013). Lima Alasan Mengapa SNI Minyak Goreng Perlu Revisi]

Dari kalangan pemerintah, Panggah Susanto, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebutkan pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan SNI SNI  7709: 2012  untuk kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kementerian Perindustrian ingin aturan ini berjalan terutama yang mengatur kewajiban kemasan minyak goreng sawit.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab . Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan,” fortifikasi silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan.”

Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pembina PASPI, meminta pemerintah untuk menggandeng swasta maupun BUMN untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat penting fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah ,”ujarnya.

Diunduh dari (16 Feb 2018):

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/5-alasan-revisi-sni-fortifikasi-vitamin-a-minyak-goreng-sawit/

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/5-alasan-revisi-sni-fortifikasi-vitamin-a-minyak-goreng-sawit/

 

Arti Strategis Keamanan Pangan (Harian Ekonomi Neraca)

 

Oleh: Purwiyatno Hariyadi, Guru Besar Teknologi Pangan IPB

 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

(UU No 18, 2012, Bab I, Ps 1, Ayat 5)

Arti strategis keamanan pangan yang pertama dan utama adalah bahwa keamanan merupakan prasyarat dasar produk pangan; sebagai hak bagi setiap individu. Secara politis, hal ini telah sejak lama pula disadari, khususnya oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization / FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization / WHO) Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1992, suatu deklarasi yang dikeluarkan bersama FAO/WHO menekankan hal ini; bahwa setiap indvidu mempunyai hak atas pangan yang cukup dari nilai gizi dan aman. Sayang bahwa deklarasi yang dihasilkan oleh konferensi internasional tentang gizi yang pertama (the first The International Conference on Nutrition) tahun 1992 yang lalu itu masih belum banyak mendapatkan respon baik dari pemerintahan di dunia.

Di Indonesia, hal keamanan pangan ini diakui secara politis, sejak tahun 1996 (sebagaimana diamanatkan oleh UU No 7/1996 tentang Pangan) yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No 18/2012 tentang Pangan. Dalam UU Pangan no 28 (2012), dipersyaratkan bahwa produk pangan harus (a) tidak “mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia” dan (b) tidak “bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat “ untuk menjadi aman dikonsumsi. Karena itu, keamanan pangan ada dua faktor utama yang tidak terpisahkan; yaitu (i) keamanan psikologis atau rohani dan (ii) keamanan fisiologis atau jasmani.

Keamanan pangan secara rohani (atau psikologis) ini adalah rasa aman yang secara psikologis diterima oleh masyarakat konsumen karena produk pangan yang dikonsumsinya sesuai dengan latar belakang budaya, sosial, kepercayaan, agama; atau pun gaya hidup yang lain. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka faktor kehalalan menjadi suatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Undang-UndangRI No 33 (2014) tentang Jaminan Produk Halal; dan sejak Oktober 2017 telah pula diresmikan terbentuknya satuan kerja baru di Kementerian Agama RI, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bagi masyarakat muslim, maka produk pangan yang mengandung komponen haram (tidak halal) tentu akan menjadikan produk pangan tersebut tidak bernilai. Demikian juga bagi konsumen dari kelompok masyarakat lainnya; yang karena kepercayaan atau gaya hidup yang dipilihnya tidak mengonsumsi bahan hewani (kelompok vegetarian) -misalnya-, maka adanya komponen hewani pada produk pangan akan menyebabkan produk tersebut menjadi tidak sesuai untuk dikonsumsi; yang artinya menjadi tidak bernilai. Faktor keamanan secara psikologis/jasmani ini sifatnya mutlak; cocok atau tidak cocok.

Faktor keamanan kedua adalah keamanan secara jasmani atau fisiologis; yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang “mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”. Dalam hal ini; keamanan secara fisiologis adalah rasa aman yang diperoleh konsumen karena produk pangan yang dikonsumsinya tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bahan-bahan berbahaya itu adalah cemaran kimia seperti toksin, allergen, residu (pestisida, herbisida, insektisida, antibiotik & hormon pertumbuhan), sisa pupuk, logam berat, dioksin, dll, cemaran fisik (potongan gelas, kayu, batu/kerikil, logam (potongan paku, bijih stepler), bagian serangga, tulang, plastik, dll), maupun cemaran mikrobiologi (virus, bakteri, protozoa, parasit, prion). Beberapa contoh bahan-bahan berbahaya misalnya mikroba patogen yang menyebabkan orang sakit atau keracunan, cemaran kimia yang dapat menimbulkan penyakit akut maupun kronis, serta bahan-bahan asing yang secara fisik dapat mencelakai konsumennya. Cemaran-cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi ini biasanya diatur dalam bentuk standar keamanan pangan yang disusun berdasarkan pada prinsip analisis risiko.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, pemerintah Republik Indonesia diamanatkan untuk menjamin bahwa pangan yang tersedia harus cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Jadi, sebagai prasyarat dasar produk pangan, maka penjaminan keamanan pagan harus melekat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Perlu dipahami bahwa masalah keamanan pangan akan berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Kondisi keamanan pangan yang lebih baik akan memberikan kesehatan jasamani dan rohani yang lebih baik. Keamanan rohani akan meberikan ketenangan dan kemantapan bathin dalam berproduksi dan berprestasi; sedangkan keamanan jasmine penting akan mengurangi frekuensi sakit (lebih sehat), mengurangi biaya medis dan biaya sosial; sehingga meningkatkan status kesehatan, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kapasitas dan produktivitas kerja SDM, baik kinerja fisik, kinerja akademik intelektual, maupun kinerja kreaktif/inovasinya.

Berkurangnya beban ekonomi, meningkatnya status kesehatan, meningkatnya kinerja SDM akan bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pembangunan. Kesemua itu; akan bermuara pada daya saing nasional yang lebih baik. Dengan menggunakan kerangka kerja sebagaimana disajikan pada Gambar 1, maka diharapkan akan muncul suatu semangat membangun pada semua pemangku kepentingan keamanan pangan di Indonesia; baik industri, konsumen (masyarakat) dan pemerintah; khususnya diantara berbagai instansi pemerintah yang menangani keamanan pangan, untuk peningkatan daya saing bangsa.

Untuk membangun sistem keamanan pangan nasional dan sekaligus mendorong daya saing SDM nasional; maka secara jangka panjang, penanganan isu strategis keamanan pangan dan keamanan gizi ini perlu dilakukan dengan kebijakan terpadu secara nasional, sehingga operasionalisasinya sebaiknya tetap sentralisasi, dan tidak di”desentraslisasi”. Untuk itu perlu kebijakan satu pintu; dengan prinsip hulu-hilir atau from farm to table.

Dalam hal ini, sesuai dengan amanat UU Pangan (UU No 18, 2012), yaotu pada BAB XII (KELEMBAGAAN PANGAN) Pasal 126 perlu segera dibentuk “lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Lembaga ini bias disebut sebagai Badan/Lembaga Otoritas Pangan (Badan Pangan Nasional), dimana didalamnya Lembaga Otoritas Keamanan Pangan (Indonesian Food Safety Authority) sebagai bagian dari Badan Pangan Nasional.

Lembaga inilah (Lembaga Otoritas Keamanan Pangan di dalam Badan Pangan Nasional) yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai (multi) sector yang beratanggung-jawab tentang keamanan pangan:

Keamanan pangan rohani (Utamanya Kementerian Agama; mungkin juga Kementerian Sosial, Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan, dll ?) Keamanan Jasmani (Utamanya Badan pengawas Obat dan Makanan /BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dll?).Lembaga Otoritas Keamanan Pangan di dalam Badan Pangan Nasional perlu melakukan koordinasi dalam pengembangan kenjiakan keamanan pangan (jasmani dan rohani) dan gizi untuk dilakukan secara komprehensif, hulu-hilir, science-based + evidence based; melibatkan semua pihak; dengan prinsip Good Regulatory Practices dan memperhatikan analisis mengenai dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment; untuk memastikan bahwa bahwa regulasi tersebut dapat efektif dan efisien. Pengertian Kebijakan keamanan pangan ini tentunya mencakup kebijakan pengembangan Standar. Pedoman, Cara Produksi, kebijakan pembinaan, dan kebijakan pengawasannya.

Sumber:

http://www.neraca.co.id/article/96718/arti-strategis-keamanan-pangan

 

 
Flavor: The Essence of Good Food.
01022018-Cover-edisi-2_2018
Pangan mempunyai multi fungsi atau nilai. Nilai suatu produk pangan dapat diukur dari berbagai sisi. Nilai pangan bisa dihargai dari sisi nilai energi, nilai gizinya, nilai fungsionalitas, dan lain-lain. Salah satu nilai penting dari produk pangan adalah nilai cita rasa yang akan memberikan nilai kenikmatan pada produk pangan. Nilai kenikmatan ini dianggap penting karena nilai-nilai lain produk pangan (nilai energi, nilai gizi serta nilai fungsionalitas pangan) baru akan muncul ketika produk pangan tersebut dikonsumsi dan dicerna oleh tubuh.
Kata kuncinya adalah konsumsi. Bahkan tidak sekedar konsumsi, tetapi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan dalam periode konsumsi yang cukup. Hal ini akan mudah terjadi –bahkan menjadi enjoyment- jika produk pangan tersebut mempunyai nilai kenikmatan. Disinilah peran penting cita rasa, avor, yang sesungguhnya merupakan prasyarat penting pangan yang baik. Flavor: The Essence of Good Food.
Kekhasan suatu produk pangan yang terkenal sering dicirikan dengan kekhasan cita rasanya. Sering pula terjadi, hanya dengan avornya sudah dapat dibayangkan bagaimana kelezatan dan kenikmatan mengonsumsi suatu produk pangan. Kekhasan ini menjadi pembeda penting.
Hal ini juga telah menjadi pendorong prakarsa pengembangan avor dari sumber daya lokal khas suatu lokasi atau daerah. Indonesia dengan kekayaan sumber daya pangan berarti pula kaya dengan sumber daya cita rasa. Sekedar contoh, potensi sumber daya khas daun pandan. Daun pangan diketahui mengandung turunan senyawa karotenoid dengan karakter avor khas dan berpotensi dikembangkan dan diaplikasikan pada produk pangan. Di samping itu, tradisi teknologi pangan lokal Indonesia lain seperti fermentasi ikan (bekasang, terasi dan petis) dan kedelai (tempe, tauco dan kecap) juga diketahui sebagai sumber cita rasa umami khas lainnya.
Pengembangan avor khas dan aplikasinya pada produk pangan ini terus berkembang. Meat avor menjadi salah satu cita rasa avor yang banyak dipakai, misalnya avor ayam bawang, avor sapi panggang, avor rendang dan lain sebagainya yang banyak ditemui di produk snack, bakeri, mi instan, dan lain lain. Foodreview Indonesia edisi ini membahas berbagai aspek avor sebagai penciri produk pangan. Berbagai ulasan disajikan, mencakup pengembangan ekstraksi senyawa avor, eksplorasi sumber-sumber avor lokal, regulasi, serta hal lainnya seperti asam amino sebagai ingridien avor. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan daya saing produk dan industri pangan Indonesia.
Purwiyatno Hariyadi
 

Localizing Bakery Products

 

Localizing Bakery Products

29122017-Screen-Shot-2017-12-29-at-4.11.52-PM

Localization strategy is geared toward understanding local consumer preferences and other locale-speci c requirements and then adapting the marketing mix and other business strategies to best satisfy consumer needs and wants. (http://www.brandquarterly.com/localized-global-marketing-strategy)

Laporan EU-Indonesia Bussiness Network untuk Sektor Ingridien Bakeri (EIBN Sector Reports, Bakery Ingredients, 2016)1 menyatakan bahwa industri bakeri di Indonesia mempunyai prospek yang sangat cerah. Laporan ini juga menunjukkan bahwa produk bakeri yang populer di Indonesia adalah roti (60%); kue-kue tradisional (25%); kukis, wafer, dan biskuit (10%); serta kue (cakes, 5%). Dinyatakan oleh Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (APEBI) bahwa rata-rata pertumbuhan sektor bakeri ini mencapai di atas 10% per tahun. Diramalkan oleh suatu studi yang dilakukan oleh Inter our Group, dalam 5 tahun mendatang akan terjadi kebutuhan tepung terigu yang meningkat tajam, mencapai angka kenaikan sampai 40% dari kondisi sekarang.

Pertumbuhan industri bakeri tidak lepas dari perubahan gaya hidup orang Indonesia yang umumnya menjadi lebih sibuk dan menuntut produk pangan yang praktis. Aneka produk bakeri dianggap mampu menyediakan alternatif produk yang praktis dan sederhana (mudah dibawa, mudah dikonsumsi) yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Di sisi lain, produk bakeri juga menawarkan berbagai “kelebihan” dalam hal keamanan, nilai gizi dan juga cita rasa yang sesuai. Produk bakeri –khususnya roti- mudah sekali dikembangkan dengan aneka bahan lokal yang memperkaya zat gizi dan sekaligus mengadopsi preferensi konsumennya. Roti dengan isi pisang, mangga, nangka, durian, nanas, jagung muda, serta aneka bahan lokal lainnya adalah contohnya.

Secara umum, laporan EIBN di atas juga menyatakan bahwa industri bakeri Indonesia masih mempunyai ketergantungan terhadap impor yang tinggi, yaitu 70%. Ini jelas merupakan tantangan. Hanya 30% komponen ingridien industri bakeri dapat disediakan secara lokal. Tantangan ini jelas pula sekaligus sebagai tantangan. Bagaimana menyediakan aneka tepung lokal, seperti tepung singkong, tepung pisang, tepung aneka umbi, dan lain-lain? Bagaimana menyediakan ingridien lain, seperti aneka buah (segar dan kering) untuk isi bakeri, kacang, coklat, dan lain-lain? Jadi ada tantangan dan peluang besar untuk melakukan subsitusi dengan mengembangkan dan menggunakan bahan lokal. Localizing Bakery Products. “Localizing” adalah upaya strategis untuk menyesuaikan preferensi konsumen lokal dan persyaratan spesifik lokal lainnya, termasuk sumber daya lokal. Tentu saja, perlu komitmen semua pihak untuk melakukan hal ini dengan sukses.

Selain itu, tantangan untuk selalu berinovasi, menawarkan mutu yang berbeda dan lebih baik juga sangat penting untuk dijawab. FOODREVIEW Indonesia edisi Localizing Bakery Products ini juga membahas teknologi untuk mendukung upaya inovasi menawarkan produk bakeri lebih bermutu. Pemilihan tepung untuk produk bakeri, tren bakeri di Eropa, aplikasi tepung modi kasi, dan penggunaan enzim juga diulas pada edisi kali ini.

Selamat tahun baru 2018. Dengan semangat baru, semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat meningkatkan daya saing produk dan industri pangan Indonesia.

Purwiyatno Hariyadi
phariyadi.staff.ipb.ac.id

 

Pemenang Lomba Website Unit Kerja IPB 2017

 

Pemenang Lomba Website Unit Kerja IPB 2017

Pemenang Lomba Website Unit Kerja IPB 2017 berdasarkan keputusan juri adalah sebagai berikut :

Kategori Fakultas :
1. Fakultas Pertanian dengan nilai 85.33

Kategori Departmen :
1. Departemen Ilmu Komputer dengan nilai 75.67

Kategori Organ IPB, Kandiro, dan LPPM :
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai 94.78

Kategori Pusat Studi :
1. Pusat Studi Biofarmaka dengan nilai 88.22

Kategori Lembaga Kemahasiswaan :
1. HIMALKOM Institut Pertanian Bogor dengan nilai 81.34

Kategori Blog Dosen :
1. Purwiyatno Hariyadi dengan nilai 81.10
2. Hadi Susilo Arifin dengan nilai 78.77
3. Kaswanto dengan nilai 64.65

Kategori Blog Tendik :
1. Anita Handayani dengan nilai 98.00
2. Rohmat Ismail dengan nilai 55.34
3. Asep Denda Is Purwanto dengan nilai 47.70

Juara Umum :
– Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nilai 94.78

Sumber:

http://ict.ipb.ac.id/pemenang-lomba-website-unit-kerja-ipb-2017/

 

Stunting Jadi ‘PR’ Pemerintah dalam Bidang Kesehatan di 2018

 
Ardi Mandiri | Firsta Nodia
Sabtu, 23 Desember 2017 | 17:48 WIB

Stunting adalah suatu kondisi yang merujuk pada tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis dalam waktu cukup lama.

Suara.com – Stunting adalah suatu kondisi yang merujuk pada tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis dalam waktu cukup lama. Penyebab bayi mengalami stunting sangat kompleks mulai dari pemberian ASI yang tidak cukup, pemberian MPASI yang tidak cukup, pengasuhan anak yang kurang tepat, faktor kondisi rumah, faktor infeksi, keamanan pangan dan air yang tak terjaga serta mutu dan gizi pangan yang buruk.

Disampaikan Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Purwiyatno Haryadi, MSc., stunting masih menjadi tantangan pemerintah di bidang kesehatan pada 2018 mendatang. Menurut dia, sektor yang paling harus diintervensi pemerintah adalah kaitannya dengan keamanan pangan.

“Dari sisi kesehatan bagaimana bisa mengatasi stunting  melalui bidang keamanan pangan seperti kurangnya infrastruktur air bersih. Saya lihat perlu ada investasi keamanan pangan, seperti pedagang bakso atau jajanan anak-anak,” ujar Prof Purwiyatno pada Suara.com belum lama ini.

Ia melihat produksi pangan yang tidak sesuai kaidah Cara Produksi Pangan yang Baik (CPBB) menjadi tantangan keamaman pangan di Indonesia. Masih banyak pedagang makanan yang abai dengan kaidah ini dan melakukan penggunan bahan tambahan pangan yang berlebihan.

“Pemerintah harus memastikan perlindungan kesehatan publik dengan pembenahan standar keamanan pangan nasional,” tambah dia.

Prof Purwiyatno mengatakan, ketika aspek keamanan pangan diperhatikan, maka risiko anak-anak akan jatuh sakit dan mengalami gizi buruk bisa dicegah.

Selain intervensi di bidang keamanan pangan, Ia juga melihat pentingnya dukungan multisektor untuk merevitalisasi posyandu. Seperti kita tahu posyandu merupakan pusat kegiatan penyuluhan di masyarakat yang turut mempengaruhi cakupan perbaikan gizi di suatu daerah.

“Stunting perlu melibatkan banyak kementerian. Justru saya kira perlu ada tim khusus untuk menangani secara khusus darurat stunting ini. Seperti misalnya merevitalisasi posyandu, dimonitor apakah penyuluhan untuk pemberian makanan pada bumil sudah tercapai. Bagaimana mengajarkan masyarakat pentingnya pemberian makanan bergizi pada anak,” tambah dia.

 

Indonesia Harus Siap Hadapi Tantangan Ganda Keamanan Pangan 2018

 

Indonesia Harus Siap Hadapi Tantangan Ganda Keamanan Pangan 2018 .

Siti Nurfaizah 
Jumat, 22 Desember 2017 10:37 WIB

AKURAT.CO, Indonesia akan menghadapi tantangan ganda keamanan pangan di tahun 2018. Pertama keamanan pangan domestik yang banyak menciptakan masalah stunting, dan kedua tantangan keamanan internasional.

Hal ini dikatakan Guru Besar Pangan IPB, Purwiyatno Haryadi, sehingga menurutnya harus dilakukan pembenahan sistem keamanan nasional.

“Seperti dapat dilihat, kita akan menghadapi tantangan ganda. Pertama lebih besar pada keamanan pangan domestik itu masalah stunting, dan kedua tantangan keamanan internasional,” jelasnya dalam diskusi bertajuk “Outlook 2018 mengenai Tantangan dan Peluang 2018 di Hotel Dharmawangsa, Kamis (21/12).

Tantangan keamanan pangan domestik seperti masih terjadinya stunting. Stunting merupakan kondisi tubuh pendek karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama.

Purwiyatno juga menambahkan yang menjadi indikator Indonesia dianggap sebagai negara yang paham tentang pangan adalah jika setiap individu di Indonesia mempunyai akses terhadap pangan yang cukup, aman dan berkualitas. Sehingga, ketika dikonsumsi oleh individu tersebut memiliki potensi sebagai orang yang sehat dan produktif. Hal ini sesuai dengan UU Pangan No.18 tahun 2012.

“Ternyata di tingkat dunia kondisi kekurangan gizi meningkat. Di tahun 2015 mencapai 777 juta orang dan tahun 2016 menjadi 815 juta orang,” jelasnya.

Sedangkan kondisi kurang gizi di Indonesia menurut Purwiyatno, grafiknya mirip dengan dunia. Data dari tahun 2003, 2010 dan 2013 menunjukkan angka yang flat namun akhirnya meningkat dari 13 hingga 13,9 persen.

Selain itu, tantangan keamanan pangan domestik lainnya adalah rendahnya akses Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap sumber daya modal, prasarana/fasilitas keamanan, sanitasi dan higieni, sumbed daya manusia, dan manusia.